"Saya tidak merasa bersalah yang mulia karna saya sudah menjalankan sesuai dengan SOP" Jawab Erlina kepada majelis hakim diakhir sidang yang digelar Selasa siang (30/10/2018) di Pengadilan Negeri Batam.
Erlina menceritakan dirinya di laporkan oleh BPR Agra Dhana pada April 2016 lalu setelah dirinya tidak bisa memberikan apa yang diminta oleh pihak jajaran Komisaris dengan dana sebesar 1.2 Milyar. Besaran angka tersebut berdasarkan hasil audit keuangan oleh Beny yang pada saat itu menjabat manager marketing.
Erlina menyebutkan pada Juli 2015 sebelum diminta untuk dibayarkan 1,2M dirinya telah membayar dana Rp 929 juta setelah dipaksa oleh jajaran komisaris BPR Agra Dhana dengan 4 kali setoran ke rekening BPR Agra Dhana.
"Saya dipaksa ganti dana sebesar itu dan saya pertanyakan kembali kepada BPR uang itu dijurnalkan untuk pembayaran apa saja" ucap Erlina.
Dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Mangapul Manalu, hakim Anggota Jasael dan Hakim Rozza El Afrina, Erlina menceritakan pada saat itu memang dirinya sedang ketakutan dengan ancaman akan dilaporkan ke polisi.
“Kondisinya orang tua saya, yang biasa menjaga ketiga anak saya yang masih kecil sedang sakit parah, sehingga pada waktu itu saya sangat ketakutan apabila masalah ini sampai di ketahui keluarga. Akhirnya saya membayar sesuai dengan apa yang diminta Bambang Herianto yang pada saat itu menjabat Direktur Marketing” ucap Erlina
Total keseluruhan dari bulan Juli hingga bulan Agustus sebanyak empat kali setor dengan total Rp 929 Juta telah saya setor namun ketika saya minta pencatatan untuk apa saja yang telah saya setor tidak dapat di tunjukan oleh pihak BPR sehingga akhirnya saya melaporkan permasalahan ini ke Otoritas Jasa Keuangan Kepulauan Riau sambung Erlina.
Erlina mengaku dirinya bahagian dari BPR Agra Dhana yang tidak bisa terpisahkan. Pengabdiannya kepada BPR Agra Dhana diragukan lagi.
Awal berdirinya BPR Agra Dhana pada tahun 2008 dirinya menjabat sebagai marketing namun hingga pada tahun 2011 dirinya diangkat menjadi Direktur atas persetujuan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) BPR Agra Dhana.
Pada saat itu banyak kredit fiktif yang dilakukan oleh direktur sebelumnya dan dirinya diminta untuk menyelesaikan permasalahan itu terang Erlina.
Erlina akui Sebagai Direktur BPR Agra Dhana memang bertanggung jawab atas perusahaan namun dalam perbankan itu diawasi oleh dewan komisaris.
Semua transaksi transaksi dana semua ada SOP nya dan pasti ada persetujuan.
“Tidak bisa direktur melakukan dengan tindakan sendiri tanpa ada persetujuan,” jelas Erlina.
Dalam peraturan yang berlaku di BPR Agra Dhana setiap transaksi harus ditanda tangani minimal dua pejabat BPR agra Dhana. Ada batas wewenang direksi yaitu maksimum Rp. 25 Juta diatas itu harus ada perintah tertulis.
“Ada prosedur yang harus dilalui jika ada transaksi diatas 25 juta”, ucap Erlina.
Erlina menegaskan jika ada tuduhan terhadapnya dirinya meminta agar ditunjukan bukti tertulis. Karena ini adalah bank, semua transaksi transaksi harus diperlihatkan secara tertulis bukan katanya katanya”, ucap Erlina dalam persidangan.
Erlina mempertanyakan hasil Audit dari kantor Akuntan publik. Yang seharusnya menjadi pedoman dalam perbankan ketika adanya temuan temuan transaksi yang mencurigakan dalam perbankan.
“Gimana saya mau menjelaskan atas tuduhan saya dengan transaksi dari tahun 2012 hingga 2015, mana hasil audit dari kantor akuntan publik pada tahun 2015”, cetus Erlina
Selanjutnya, Erlina membantah bukti yang diajukan JPU terkait bukti slip transaksi bank Panin sebesar Rp. 400 juta yang tidak ada validasi bank.
“Ini tidak ada validasinya, harusnya ada validasi setiap transaksi dalam bank. Logikanya saya juga bisa buat seperti itu,” terang Erlina
“Yang bapak jaksa katakan itu pembukuan pak, Harusnya pak jaksa menunjukan transaksi transaksi dalam bentuk jurnal yaitu dalam transaksi itu diketahui oleh siapa dan persetujuan siapa ?, “ jelas Erlina kepada Jaksa penuntut umum. (Ben)
COMMENTS